Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing dalam Kebijakan Hilirisasi Sumber Daya Alam di Indonesia: Antara Kepentingan Nasional dan Perlindungan Investor
DOI:
https://doi.org/10.31004/ijisk.v3i4.786Abstract
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam, namun memiliki keterbatasan kemampuan dalam upaya mengolah kekayaan tersebut agar memiliki nilai tambah yang lebih besar bagi menunjang perekonomian negara. Keterbatasan tersebut tidak saja berupa kemampuan teknologi dan keahlian sumberdaya manusia, namun juga memiliki keterbatasan modal. Sehingga berbagai bentuk kekayaan sumberdaya alam lebih banyak diekspoitasi dan diekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah gencar mencanangkan kebijakan hilirisasi, yaitu produk sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia, agar diolah di dalam negeri dan melarang ekspor dalam bentuk bahan mentah. Hal ini untuk menarik investor agar membangun industri pengolahan di dalam negeri, yang selain membawa modal, juga membawa teknologi ke Indonesia, sehingga diharapkan ada transfers of knowledge bagi SDM Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan tujuan untuk menganalisis apa saja yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan perekonomian demi kesejahteraan rakyat Indonesia, namun sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia pada prinsipnya telah melakukan upaya perlindungan hukum bagi investor melalui mekanisme peraturan perundang-undangan, selain upaya tersebut pada hakekatnya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepentingan nasional
References
Akhmadi, Fauzan. “Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” HATTA : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi 2, no. 1 (2024): 25–31.
Ardana, Aji. “Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Industri Hilirisasi Nikel Indonesia Pasca UU Cipta Kerja.” JCS Journal of Comprehensive Science 5, no. 5 (2026): 1536–43.
Fahrurrahman. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ASING DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA: ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL.” Scientific of Mandalika 5, no. 7 (2024): 293–305.
Galyani, Syifa Silvia, Jelly Leviza, and Fajar Khaify Rizky. “ANALISIS HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HILIRISASI BATUBARA MENJADI DIMETIL ETER ( DME ) DALAM PERSPEKTIF TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN , PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP HILIRISASI BATUBARA MENJADI DIMETIL ETER ( DME ) DALAM.” JURNAL MEDIA AKADEMIK 4, no. 6 (2026): 1–128.
Hikam, Barden Alfinurin Aufa. “HARMONISASI DAN KEPASTIAN HUKUM REGULASI SEBAGAI UPAYA EFEKTIVITAS HILIRISASI MINERAL DI INDONESIA.” Rechts Vinding 14, no. April (2025): 125–42.
Mbunai, La Ode, and Fitrah Rahmadani. “Hilirisasi Pertambangan Sebagai Instrumen Investasi Berkelanjutan Dalam Perpanjangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ( WIUPK ).” Indonesian Journal of Multidiciplinary on Social and Technology 4, no. 2 (2026): 52–59.
Pandin, Evelyn Gracia Ranita, and Hanna Monika Arumdita. “Kebijakan Hilirisasi Nikel Dan Arus Investasi Asing Terhadap Kesejahteraan Daerah : Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara.” Transformasi Global Edisi Spesial PNMHII, 2026, 137–68. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jtg.013.01.Suppl.6.
Putri, Indah Rizki. “KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN INVESTASI DALAM HILIRISASI: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN CHINA DALAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN.” Rechts Vinding 14, no. April (2025): 83–106.
Rachman, Sri Nurnaningsih, Herry M Polontoh, Jessyln Elisandra Harefa, Amstrong Harefa, and Tora Yuliana. “ANALISIS HUKUM TERHADAP ATURAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING DALAM MENDORONG INVESTASI DI INDONESIA.” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 4 (2025): 1–25. https://jhlg.rewangrencang.com/.
Rahyani, Ani, Bulan Tri Hardiyati Hasanah, Irmawati Simbolon, and Tasya Sarnphokha. “KETIDAKPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA.” Limbago : Journal of Constitutional Law 5, no. 3 (2025): 44–58.
Ramlan. “POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING TERKAIT DENGAN KEDAULATAN EKONOMI NASIONAL.” NOTARIUS 1, no. 1 (2022): 95–107.
Simangunsong, Nesha Amelia, and Barika. “ANALISIS INVESTASI DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA.” JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi) 9, no. 1 (2025): 952–64.
Terania, Medi, and Gunardi Lie. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia.” Media Hukum Indonesia (MHI) 3, no. 4 (2025): 54–60.
Thorieq, Muh, and Erzulsyah Mahmud. “Prinsip Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Kewenangan Negara Dalam Mengatur Investasi Langsung Asing.” Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 3, no. 3 (2025): 344–50. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17394390.
Wahyuni, Feby. “Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia.” Simbur Cahaya XXX, no. 2 (2023): 301–16. https://doi.org/10.28946/sc.v30i2.2832.
Wibowo, Prabaswara Fardantio Nugroho. “Kepastian Dan Perlindungan Hukum Dalam Penanaman Modal Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.” UNES LAW REVIEW 6, no. 2 (2023): 4414–28.
