Efektivitas Kewajiban Preventif Indonesia berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dalam Penanggulangan Kabut Asap Lintas Batas
DOI:
https://doi.org/10.31004/ijisk.v3i4.921Keywords:
precautionary principle, AATHP, kabut asap lintas batas, kewajiban preventif, kebakaran hutan dan lahanAbstract
Kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih berulang meskipun Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan precautionary principle dalam kewajiban preventif Indonesia berdasarkan AATHP serta efektivitasnya dalam mencegah kabut asap lintas batas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AATHP tidak menempatkan tindakan negara semata-mata setelah kebakaran dan pencemaran terjadi, tetapi menghendaki langkah antisipatif melalui pencegahan, pemantauan, identifikasi titik api, dan sistem peringatan dini. Namun, penerapan kewajiban tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara kewajiban internasional dan implementasinya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan tindakan preventif berbasis risiko dan penegakan hukum diperlukan agar precautionary principle tidak berhenti sebagai norma, tetapi menjadi dasar tindakan nyata dalam mencegah pencemaran lintas batas.
References
Buku
Fatahillah, I. A., & Novianti, L. (2025). Hukum Perdata Lingkungan. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.
Artikel Jurnal
Ardhiansyah, A. (2016, Januari 11-22). Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia tentang Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Perspektif, XXI(1). Ardhiansyah, A. (2016). Konsekuensi hukum bagi indonesia tentang pengendalian pencemaran asap lintas batas pasca ratifikasi asean agreement on transboundary haze pollution. Perspektif, 21(1), 11–22. https://doi.org/10.3
Gheana, S. (2023, 4 30). Pertanggungjawaban Indonesia Dalam Menangani Pencemaran Asap Lintas Batas Ditinjau Dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 2(2), 170-188. 10.23920/litra.v2i2.1186
Kusniati, R., Helmi, H., Rapik, M., Permatasari, B., & Jaderojananont, P. (2024). An ASEAN Transboundary Haze Court: Why Does it Matter and How is it Possible? Journal of Indonesian Legal Studies, 9(2), 739 - 766. https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.4488
Martin, R. (n.d.). ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution – ASEAN Haze Portal. ASEAN Haze Portal. Retrieved October 10, 2026, from https://hazeportal.asean.org/action/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/
Mufti, M. W. (2025, Desember 01). Reformulasi Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerusakan Lingkungan Lintas Batas dalam Perspektif Ekologi Hukum. Reformulasi Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerusakan Lingkungan Lintas Batas dalam Perspektif Ekologi Hukum. Retrieved Oktober 14, 2026, from https://doi.org/10.5281/zenodo.17817357
Ng, K. (2017). Transboundary Haze Pollution in Southeast Asia: The Effectiveness of Three Forms of International Legal Solutions. Journal of East Asia and International Law, 10(1). https://scispace.com/papers/transboundary-haze-pollution-in-southeast-asia-the-279btravmi
Prananingrum, A. L., Umbu, N., & Wibisono, I. W. (2025). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui AATHP untuk Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020-2024. Jurnal Hubungan Internasional, -(-), -. Prananingrum, A. L., Umbu, N., Nau, W., Indra, Wibisono, W., & Wibisono, I. W. (2025). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui AATHP untuk Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020-2024. Jurnal Hubungan Internasional.
Tjahjadi, B. G., Teeja, N. W., & Tjahjadi, P. J. (2024). Assessing Indonesians Peatland Management Strategies Under The ASEAN Transboundary Haze Pollution Second Road Map. Law Review, 24(2), 80-99. https://doi.org/10.19166/lr.v24i2.9726
Wibisana, A. G. (2011). The Development of The Precautionary Principle in International and Indonesian Environmental Law. Asia Pacific Journal of Environmental Law, 14(1-2), 169-202. https://scholar.ui.ac.id/en/publications/the-development-of-the-precautionary-principle-in-international-a
Syifa Gheana. (2023, April). PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA DALAM MENANGANI PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DITINJAU DARI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLUTION (AATHP). TINJAUAN TANGGUNG JAWAB INDONESIA DALAM MENGELOLA PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DARI PERJANJIAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN KABUT LINTAS BATAS, 2. https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1186
Peraturan
BPK, J. (2014). UU No. 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38689/uu-no-26-tahun-2014












