Konsep Plaatsvervulling dalam Hukum Waris BW: Kedudukan Penggantian Ahli Waris dalam Pembagian Warisan

Authors

  • Dea Meisy Wulandari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
  • Ghina Amalia Putri Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
  • Elsa Fitri Apriyani Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
  • Muhamad Kahfi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
  • Neng Yani Nurhayani Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

DOI:

https://doi.org/10.31004/ijisk.v3i4.956

Keywords:

Plaatsvervulling, Ahli Waris Pengganti, Hukum Waris, KUHPerdata (BW), Pancang demi Pancang

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep plaatsvervulling (penggantian ahli waris) dalam hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek), kedudukan ahli waris pengganti, serta mekanisme pembagian warisan kepadanya. Permasalahan yang dikaji ialah potensi ketidakjelasan dalam praktik pembagian warisan mengenai pihak yang berhak menggantikan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dan besarnya bagian yang diterimanya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terbatas melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) plaatsvervulling diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata sebagai fiksi hukum yang menempatkan keturunan ahli waris yang telah meninggal pada derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya, terbatas pada garis lurus ke bawah dan garis menyimpang bagi keturunan saudara; (2) ahli waris pengganti berkedudukan sama dengan ahli waris yang digantikan, tidak dapat menggantikan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun orang yang masih hidup; dan (3) pembagian warisan dilakukan pancang demi pancang dan, dalam cabang yang sama, kepala demi kepala (Pasal 846 dan Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata). Kesenjangan dalam praktik terutama bersumber dari pluralisme hukum waris, kekeliruan membedakan pewarisan karena kedudukan sendiri dengan pewarisan karena penggantian, serta perluasan penggantian di luar batas yang ditentukan undang-undang.

References

Hukumonline. (n.d.-a). Aturan ahli waris karena penggantian tempat. https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-ahli-waris-karena-penggantian-tempat-lt5d2c2bb4865c3/

Hukumonline. (n.d.-b). Gugatan waris dari anak ahli waris. https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-waris-dari-anak-ahli-waris-lt545598e350e84/

Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Indonesia. (1847). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad 1847 Nomor 23.

Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia. (1997a). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Indonesia. (1997b). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Liastikha, V. O. (2024). Kedudukan ahli waris pengganti dalam sengketa waris berdasarkan KUH Perdata. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 10(2). https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i2.5120

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ningtias, L. E. A. (2025). Analisis yuridis kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt). Transparansi Hukum, 71–90. https://doi.org/10.30737/transparansi.vi.6818

Perangin, E. (2008). Hukum waris. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Pitlo, A. (1979). Hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (M. Isa Arief, Penerj.). Jakarta: Intermasa.

Sandra, N. (n.d.). Analisis yuridis terhadap kedudukan istri sebagai ahli waris pengganti dalam pembagian harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks) [Skripsi, Universitas Malikussaleh]. https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16039/

Satrio, J. (1992). Hukum waris. Bandung: Alumni.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. (2003). Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Balai Pustaka.

Suparman, E. (2005). Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW. Bandung: Refika Aditama.

Utari, S. D., & Wagian, D. (2023). Ahli waris pengganti ditinjau dari KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Private Law, 3(2). https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/2605/1380

Downloads

Published

2026-10-22

How to Cite

Wulandari, D. M., Putri, G. A., Apriyani, E. F., Kahfi, M., & Nurhayani, N. Y. (2026). Konsep Plaatsvervulling dalam Hukum Waris BW: Kedudukan Penggantian Ahli Waris dalam Pembagian Warisan. Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge, 3(4), 4653–4668. https://doi.org/10.31004/ijisk.v3i4.956

Issue

Section

Articles